Dalam dua dekade terakhir, muncul kontestasi antara rezim hak asasi manusia dan rezim pembangunan dalam perbincangan tentang tata kelola migrasi tenaga kerja, Rezim HAM lebih banyak mengacu pada instrumen ILO dan PBB yang digerakkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat sipil, serikat buruh dan negara-negara pengirim buruh migran, sedangkan rezim developmentalis didorong oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral dan didukung sebagian besar aktor negara dan makin kuat sejak dibentuknya komitmen pembangunan global. MDGs dan SDGs kemudian terbentuk dan menyebut peran krusial migrasi tenaga kerja sebagai salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan. Jika menyimak dokumen terbaru Global Compact on Migration, isinya lebih mendamaikan kontestasi tersebut meski dominasi rezim pembangunan masih kental terlihat.

Buku ini dapat menjadi salah satu literasi yang strategis bagi public dan pemangku kepentingan untuk memahami aspek-aspek Hak Asasi Manusia yang selama ini kerap terpinggirkan dalam banyak mekanisme tata kelola negara. Buku ini secara lengkap membahas dan ngurai mengenai perkembangan hak asasi manusia migran di abad XXI dengan segala kompleksitas yang ada.