“… akhir-akhir ini, ungkapan ‘perlindungan kehormatan’ dalam hukum Islam secara berangsur-angsur digantikan oleh ‘perlindungan harkat dan martabat manusia’, bahkan digantikan oleh ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’ sebagai maqasid dalam hukum Islam.”

Sungguh pelik dan menantang realitas (sosial dan politik) untuk memenuhi (to fullfil), menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) hak asasi manusia setiap warga sipil dalam kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya di Aceh, baik pada masa konflik maupun pasca konflik.

Realitas dalam konstitusi terlihat sangat menjanjikan (negara hukum) bila kita memicingkan mata terhadap realitas di sekitar kita. Tambahan pula, sehubungan Aceh di pasca konflik telah diupayakan sebagai sebuah kenegerian syariat, penulis mencoba untuk menghubungkan pertimbangan-pertimbangan maqasid – sesuai dengan perkembangan pemikiran di dalam hukum Islam dewasa ini – dengan kehadiran Qanun Komisi Kebenaran Aceh sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah kerugian dan penderitaan para warga sipil selama konflik bersenjata terjadi di Aceh.

Buku ini diselimuti oleh data-data yang menantang untuk pembaca tentang kondisi hak asasi manusia di Aceh pada masa konflik. Tersirat dalam buku ini menggunakan maqasid syariah dalam melaksanakan pengungkapann kebenaran pelanggaran HAM masa lalu.

Isu HAM dalam konteks Aceh seringkali dibenturkan dengan Syariat Islam. Namun, pemikiran kritis penulis dalam masalah penegakan KKR Aceh dengan menimbang maqashid syariah sebagai acuan analisisnya, menunjukkan HAM dengan syariat berjalan sinergis. Pemikiran ini merupakan kemajuan penting bagi realisasi KKR Aceh dan Syariat Islam.