Detail Cantuman
Advanced SearchBook
Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat dan Aceh Singkil = Executive Summary The Research on The Implementation of Local Government Obligations to Protect The Freedom of Religious and Belief in West Java and Aceh Singkil
Dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris
Komnas HAM yang dalam hal ini adalah Desk KBB Komnas HAM pada 2016 telah melaporkan temuan penelitiannya tentang pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jawa Barat yang dilakukan di enam daerah, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Bandung. Temuan tersebut telah disampaikan ke publik dalam Kongres Nasional Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jakarta pada 27 Februari 2016. Setelah setahun berlalu, kini Desk KBB Komnas HAM kembali menyampaikan temuan terbarunya ke publik tentang sejauhmana kemajuan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak atas KBB di enam daerah Jawa Barat tersebut. Dengan kata lain, laporan penelitian ini disusun dengan meneliti kondisi terkini (2017) dengan membandingkannya dengan kondisinya pada tahun sebelumnya, sebagaimana yang telah dilaporkan pada tahun lalu (27 Februari
2016). Selain melaporkan kemajuan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak atas KBB di enam daerah di Jawa Barat tersebut, laporan ini juga dilengkapi dengan kemajuan pelaksanaan kewajiban pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melindungi hak atas KBB di daerah tersebut. Memasukkan temuan penelitian di Kabupaten Aceh Singkil ke dalam laporan ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan semua pihak yang tertarik untuk membandingkan antara Aceh, khususnya Aceh Singkil, dengan enam daerah di Jawa Barat tersebut.
Para pembaca diharapkan memperoleh informasi yang memadai dari Ringkasan Eksekutif ini, sedangkan bagi para pembaca yang menginginkan untuk memperoleh informasi yang rinci dapat memperolehnya dengan membaca Laporan Lengkapnya. Ringkasan Eksekutif ini juga diharapkan dapat memberi gambaran mengenai trend pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin dan memenuhi hak atas KBB di wilayah-wilayah tersebut.
Ketersediaan
9639 | INA IV.10 Rin/2017 | Perpustakaan Komnas HAM | Tersedia |
9640 | INA IV.10 Rin/2017 | Perpustakaan Komnas HAM | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
INA IV.10 Rin/2017
|
Penerbit | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) : Jakarta., 2017 |
Deskripsi Fisik |
x, 41 halaman; 30 x 21 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
INA IV.10
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
unmediated
|
---|---|
Tipe Pembawa |
volume
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain