Pembangunan kerap kali berseberangan dengan hak asasi manusia. Hendardi berpendapat, rezim di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia pada masa Orde Baru, cenderung mengatasi masalah tersebut dengan menekan hak

sipil dan hak politik masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

Dia mengatakan, salah satu persoalan akut dalam pembangunan—pengentasan kemiskinan—membutuhkan peran rakyat. Namun, proyek padat modal oleh pemerintah Orde Baru dilaksanakan tanpa partisipasi publik dan kontrol masyarakat. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan secara banal menimbulkan masalah baru, seperti soal pertanahan yang cenderung merugikan masyarakat kelas bawah. Kebocoran anggaran juga sering terjadi karena ketiadaan keterbukaan kepada publik.

Buku ini merangkai kumpulan artikel Hendardi, mantan Direktur YLBHI, di media massa selama 1993–2014. Tampak, sejak awal sorotan Hendardi tajam terhadap praktik-praktik kebijakan publik yang menguntungkan segelintir kelompok, terutama kroni Soeharto dan keluarganya. Berbagai peristiwa dia bahas dengan pijakan konsisten, bahwa keterbukaan, demokratisasi, dan HAM mutlak diwujudkan oleh pemerintah.

Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi sekaligus menawarkan arah bagi berbagai permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan hukum hari ini. Betapa tidak, sebagian pekerjaan rumah masa lalu masih tersisa hingga kini.