Terus berulangnya kerusuhan yang terjadi di Papua hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur bahkan korban luka
dan hilangnya nyawa warga sipil dan juga aparat keamanan menunjukkan bahwa integritas dan keutuhan NKRI sedang diuji dengan level yang sangat berat. Penjelasan yang diberikan pengambil keputusan di Jakarta bahwa kerusuhan yang
terjadi merupakan akibat dari provokasi yang dilakukan oleh pemimpin kelompok pro-kemerdekaan yang berdomisili di luar negeri dengan perintah untuk melakukan kerusuhan di kota dan memerintahkan Orang Asli Papua (OAP) untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk pendatang, nampaknya hanya bisa diterima oleh logika pendekatan keamanan.
Dari kajian konflik dan perdamaian, pola penanganan masalah dengan cara eksesif dan koersif melalui pendekatan kekerasan disertai pelimpahan kesalahan pada provokator, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sementara marginalisasi mengakibatkan OAP mengalami frustrasi karena dalam waktu bersamaan mengambil segala kesejahteraan yang mereka miliki. Gagalnya pembangunan ekonomi di Papua pada akhirnya mengantarkan OAP ke dalam kondisi dimana mereka harus menghadapi kenyataan yang jauh dengan apa yang mereka harapkan. Harapan akan datangnya kesejahteraan tapi yang terjadi justru pemiskinan, harapan menjadi tuan di tanah sendiri malah justru menghadapi kenyataan terpinggirkan dan didominasi oleh masyarakat pendatang.
Melalui penelitian ini Forum Akademisi Papua Damai berusaha menjelaskan keterkaitan isu marginalisasi yang dialami OAP dengan semakin menguatnya eskalasi kekerasan dan gerakan separatis.

Koleksi tersedia dalam bentuk elektronik. Jika membutuhkan, dapat menghubungi pustakawan melalui email perpustakaan[at]komnasham.go.id dan/atau perpustakaankomnasham[at]gmail.com atau dengan mengisi formulir di tautan berikut: s.id/kolek