Negara-negara pasca-kolonial dari Fiji, Papua Nugini dan Vanuatu beroperasi hari ini di arena global di mana hak asasi manusia diterima secara luas. Sebagai Negara-negara yang telah melakukan ratifikasi perjanjian PBB, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak-Hak Anak, negara-negara Kepulauan Pasifik ini telah berkomitmen untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Namun nilai-nilai gender lokal, nasional dan regional tidak selalu konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang mendasari konvensi globalisasi ini. Buku ini secara kritis mengulas hubungan antara kekerasan gender dan hak asasi manusia, ketika ketiga negara ini beserta komunitas masyarakat dan warganya terlibat, selaras, melakukan perubahan yang hingga pada waktunya menentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan implikasinya terhadap kekerasan gender. Berlandaskan pada penelitian antropologis, historis dan hukum yang luas, buku ini harus membuktikan sumber daya penting bagi banyak pelajar, mahasiswa, dan peneliti, ataupun pembuat kebijakan serta aktivis yang peduli tentang masalah kekerasan gender yang mendesak dan tersebar di Pasifik Barat.