Pertumbuhan ekonomi dan globalisasi yang maju pesat tiga dekade terakhir ini, telah menjadikan Transnational Corporations (TNC) dan Multi National Corporations (MNC) sebagai entitas yang mampu melampaui perekonomian banyak negara. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran TNC/MNC dalam percaturan ekonomi dunia. Studi-studi memperkirakan bahwa TNC/MNC pada saat ini menyusun sepertiga hingga setengah dari seratus entitas ekonomi terbesar di dunia. Perkembangan ini tak dapat dipungkiri telah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhir Maret 2011, karya intelektual John Ruggie, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka "perlindungan, penghormatan dan pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip ini menetapkan norma-norma dan kerangka otoritatif mengenai tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini juga menyatakan korporasi harus menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, bahkan apabila hak asasi manusia ini tidak diakui di dalam sistem hukum nasional. Keterkaitan antara entitas bisnis (yang selama ini dianggap mengabdi kepada keuntungan) dan perangkat norma hak asasi manusia (yang selama ini dianggap hanya urusan negara) diharapkan dapat memetakan lingkup permasalahan yang harus dijawab bagi mereka yang mengadvokasi kepatuhan dunia bisnis pada hak asasi manusia. Buku ini mencoba memerakan isu-isu terdepan dalam interaksi antara dunia bisnis dan hak asasi manusia. Sebagaimana layaknya sebuah peta, buku ini menunjukkan lokasi-lokasi tempat bersemayam isu-isu krusial dalam hubungannya dengan kepatuhan bisnis terhadap hak asasi manusia. Buku ini juga bermaksud demikian; ia dapat digunakan sebagai peta untuk melihat "penanda-penanda" dalam hubungan bisnis dan hak asasi manusia; memudahkan untuk pengambil kebijakan dan aktivis hak asasi manusia. Buku ini, mengajak kita untuk segera memiliki "Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia."