Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, dan bahkan mengkriminalisasi kenakalan anak. Oleh karena itu, upaya responsif DPR dan Pemerintah adalah dengan merevisinya, sehingga lahir UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Melihat urgensi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) secara tepat dan komprehensif, serta pengalaman penulis keterlibatan langsung dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut, maka penulis mencoba menuliskannya dalam sebuah buku yang Anda pegang saat ini. Buku ini mengulas berbagai permasalahan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, diversi dan perdebatan yang terjadi selama pembahasan UU ini. Harapan penulis adalah, melalui buku ini, masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan memahami bagaimana UU ini dibuat sebagai upaya solutif kepada permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).