Berdasarkan penelitian yang dilakukan, demokratisasi institusi kepolisian (Polri) berkaitan dengan kekuatan atau kematangan instrumen otoritas politik maupun birokratik dan posisi masyarakat sipil, serta kondisi internal institusi kepolisian itu sendiri. Implementasi demokratic policing seperti FGD dan Mediasi, misalnya, lebih bersifat personal (aktor) di lingkungan kepolisian dan merupakan willing yang datang dari institusi kepolisian sebagai bentuk upaya berbenah diri dalam konteks membangun legitimasi dalam hubungannya dengan stakeholders. Implementasi democratic policing yang mempunyai prinsip-prinsip (sebagai sebuah value penyelesaian persoalan kemasyarakatan secara bersama melalui instrumen yang bersifat diskursif), pada derajat tertentu -di level teknis- implementasi democratic policing ini tidak bisa secara serta merta diseragamkan. Karena cukup besar faktor (variabel) yang mempengaruhi implementasinya. Meskipun faktor aktor (semula) tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini, namun justru menjadi faktor menarik.