Sesuai dengan mandatnya, Komnas HAM melakukan pantauan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dengan tujuan memastikan pilkada ini menjadi salah satu pilar penting demokratisasi di Indonesia. Selain itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait hak-hak warga negara untuk mengikuti pilkada dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM. Selanjutnya hasil pantauan tersebut disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang lebih menghormati HAM.

Fokus pantauan Pilkada serentak 2017 dilakukan pada 4 (empat) hak yaitu hak untuk dipilih dan memilih; diskriminasi dan intoleransi; potensi konflik sosial dan kekerasan sosial; dan penegakan hukum. Sedangkan pelaksanaan pantauan dilakukan di 14 (empat belas) provinsi di Indonesia.