Tidak hubungan sebab-akibat antara bantuan luar negeri dan korupsi. Mekanisme KKN yang rapi sudah lama terpancang sebelum arus bantuan masuk ke Indonesia. Pendorongnya adalah kondisi ekonomi dan geopolitik yang merangsang penanaman modal swasta. Namun di kancah swasta, korupsi juga marak, sejak masa "Benteng" dan "importir aktentas" di tahun 1950-an sampai jaman "cukong" dan "konglomerat" Suharto. Beberapa kasus spektakuler di masa lalu terdengar biasa saja dibanding skala pencurian uang rakyat dewasa ini.
Dan di tengah samudera kebobrokan yang mengepung semua perusahaan negara, dua BUMN membenahi diri mereka secara gemilang, tidak hanya di mata orang dalam negeri, tapi juga di mata dunia. Kemauan kuat di kalangan pimpinan, dan penerapan beberapa kiat manajemen, bisa menciptakan mutiara dalam lumpur. Bahkan, dengan sedikit saja perubahan dapat dihasilkan perbaikan yang sangat besar.
Mencuri Uang Rakyat memperingatkan bahwa kebijakan tunggal tidak akan mempu menahan arus deras korupsi. Bila tekanan politik cukup kuat, biasanya pemerintah berhasil menggembosi gerakan anti-korupsi dengan pura-pura serius ingin melawan korupsi dengan cepat-cepat membentuk komisi dan satgas anti-korupsi.
Menjebloskan koruptor ke dalam penjara juga tidak akan berhasil membendung arus korupsi.