Perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pangan, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi; standar hidup yang layak termasuk perumahan yang layak; jaminan sosial; partisipasi anak dalam perumusan kebijakan, tersedianya sarana bermain dan istirahat yang aman bagi anak, dan lain sebagainya diakui saat ini masih menggambarkan potret yang buram. Berbagai peristiwa pelanggaran hak anak juga kerap terjadi di hadapan mata kita dan sejumlah anak kesulitan mengakses keadilan yang bermartabat maupun keterbatasan anggaran yang berbasis hak anak.
Kebijakan penganggaran yang berbasis hak anak merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam upaya menjamin pemenuhan dan perlindungan anak. Hal tersebut didasari fakta bahwa anggaran publik berbasis hak anak seharusnya merupakan kebijakan pengalokasian anggaran publik yang didasari tujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemenuhan angggaran publik yang berbasis hak anak tersebut dalam perumusannya sudah tentu harus berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA)/The Convention on The Rights of The Child (CRC) maupun Konvensi Internasional yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui buku ini penulis mencoba menguraikan arti penting anggaran publik berbasis hak anak. Tentu hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya pemahaman komprehensif terhadap hak-hak anak serta perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak.