Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBN dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan