Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social eigeneering) maka tak pelak telah menempatkan peraturan perundang- undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Namun demikian, karena terlalu dominannya peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan hukum tertulis dengan lanskap sosial politik yang tidak demokratis maka telah menghasilkan potret penegakan hukum yang refresif dan jauh dari aspek pemenuhan keadilan publik. Buku ini memaparkan bagaimana proses perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teoritik dan praktis secara komprehensif serta memenuhi nilai-nilai yang partisipatif, responsif, berkeadilan, dan progresif.