Pemilu 2009 merupakan pijakan penting bagi proses perdamian dan kehidupan bersama di Aceh. Sebagai kerangka kerja politik, demokrasi cukup berkesinambungan dengan perdamaian. Ruang politik bagi terjadinya transformasi relasi-relasi kekuasaan semakin besar. Meski demikian, upaya-upaya perbaikan representasi politik masih perlu terus dilakukan. Dalam hal ini penting agar anggota-anggota legislatif memiliki kapasitas dalam menyusun dan menerapkan kebijakan politik yang sesuai dengan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia. Dengan kapasitas untuk menyusun kebijakan berperspektif HAM, para anggota legislatif tersebut diharapkan mampu menghadirkan HAM dalam produk regulasi yang akan berdampak pada penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak sipil, politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Badan legislastif dan para anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, merupakan aktor yang sangat penting.Terlebih lagi jika mengingat peran legislatif secara keseluruhan berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan eksekutif mencakup keseluruhan spektrum hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu memberi pengaruh langsung bagi penikmatan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan urusan-urusan publik, maka tak dapat disangkal bahwa parlemen adalah pengawal hak asasi manusia. Anggota parlemen selayaknya menyadari peran tersebut karena perdamaian dan kondisi politik, sosial, dan ekonomi bangsa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana hak asasi manusia dituangkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen.