Laporan mengenai hak asasi manusia ini memaparkan berbagai pelanggaran terhadap hak sipil dan politik seperti halnya hak atas ekonomi, sosial dan budaya. Laporan ini menjelaskan situasi dan kondisi masyarakat adat Papua dan merupakan bentuk berkontribusi terhadap proses perubahan yang dapat mengakhiri tindak kekerasan dan impunitas yang terjadi di Papua, serta mendorong tumbuhnya perdamaian dan mewujudkan Papua tanah damai.

Koalisi Internasional untuk Papua bertugas untuk memaparkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan mendukung penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di sana. Papua Barat (Papua) mengacu pada belahan barat dari Pulau Nugini di Samudra Pasifik yang merupakan provinsi paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat Papua telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia sejak lama. Aparat keamanan acap kali melakukan tindak kekerasan terhadap mereka, yang mana juga melibatkan aksi pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Akan tetapi, praktik impunitas masih saja berlaku di sini. Kurangnya akses yang memadai terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi kependudukan dan ekonomi, serta diskriminasi yang mendera kehidupan masyarakat Papua. Hal tersebut diperburuk dengan kehadiran aparat keamanan negara dalam jumlah besar, minimnya akses yang diberikan terhadap pengawas internasional serta jurnalis, serta tindak korupsi, dan program transmigrasi. Tahanan politik dan hukuman yang diberikan terhadap aktivis politik menunjukkan bentuk tekanan yang ada, yang mana hal tersebut juga melanggar hak berekspresi dan berserikat. Kekayaan alam Papua menarik minat usaha dan (terkadang ilegal) unit usaha dari aparat keamanan, yang mengakibatkan eksploitasi dari tambang sampai kayu, proyek pertanian yang berbahaya, serta perusakan lingkungan. Dinamika seperti inilah yang mengacam kebudayaan masyarakat adat Papua, dan memojokkan perjuangan mereka dalam hak menentukan nasib diri sendiri.