Ketika Penyandang Disabilitas ingin menempuh mekanisme internasional untuk menyelesaikan kasusnya, mereka tidak dapat menempuhnya karena Indonesia belum mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Agar dapat menempuh mekanisme internasional syaratnya negara Indonesia telah mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai langkah awal untuk mendorong pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komnas HAM membuat kertas posisi ini. Kertas posisi ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Mengenal Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OP CRPD); Bab III Urgensi Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OP CRPD); Bab IV Penutup.

Komnas HAM berharap kertas posisi ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan/atau DPR RI serta stakeholder Penyandang Disabilitas di Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret guna secepatnya mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.