Buku ini membahas seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (proyek ajudikasi), di sebuah kampung kumuh (Kampung Rawa) di DKI Jakarta. Penulis dengan bernas menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah (land tenure security) bagi warga miskin serta akibat lebih lanjut pada perbaikan kehidupan sosial-ekonomi mereka.

Menggunakan pendekatan sosio-legal yang menganalisis persoalan secara interdisipliner dalam penelitiannya, dimana pendekatan hukum dan ilmu sosial –secara khusus antropologi- sangat berperan. Penulis juga menemukan bahwa proyek ajudikasi, disengaja atau tidak, menyumbang pada beberapa segi perubahan sosial-ekonomi warga yang mengalaminya. Karena kondisi sosio-ekonomi warga di Kampung Rawa beraneka, maka perubahan persepsi dan antisipasi juga terjadi terkait sertifikat hak atas tanah yang mereka peroleh pun menjadi beraneka pula. Walaupun proyek ajudikasi telah berlangsung lama (1999-2000), namun menyisakan pengaruh pada berbagai situasi keterkaitan sertifikasi dengan sistem ekonomi formal. Ada warga miskin yang tersedot dalam transaksi kredit formal, namun ada pula yang bertahan dengan transaksi informal dengan segala resiko dan keuntungannya. Sebagian lagi, menanggapi dingin sertifikat tersebut dengan hanya menyimpannya “di bawah bantal.” Kondisi “di bawah bantal” tersebut, sebetulnya menyiratkan adanya dilema pada sikap warga yang situasi keuangannya tidak menentu, namun khawatir kehilangan tanahnya. Dengan kejelian penulis mengungkapkan permasalahan-permasalahan nyata terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tanah di perkotaan, termasuk implikasi sosial-ekonominya. Buku ini layak dibaca oleh para pengambil kebijakan dan perencanaan, khususnya di bidang pertanahan, akademisi hukum dan ilmu sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional terutama yang selama ini banyak mendukung proyek-proyek sertifikasi tanah, serta pihak-pihak lain yang tertarik dengan masalah pertanahan di Indonesia.