Buku ini merupakan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan. Direktorat Jenderal Multilateral. Kementerian Luar Negeri RI sebagai dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Kajian ini diarahkan untuk melihat apakah hukum pidana kita sudah memadai untuk mendukung upaya perlindungan HAM di Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan difokuskan pada apakah ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrument HAM internasional yang perlu dijabarkan dalam hukum pidana nasional telah ditindaklanjuti secara memadai?

Untuk tujuan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah menginventarisasi ketentuan dari berbagai instrument HAM internasional yang telah diterima Indonesia, yang secara spesifik maupun secara implicit memerlukan penjabaran dalam hukum pidana nasional atau perlu didukung oleh pengaturan pemidanaan. Kajian ini lebih diletakkan dalam konteks proses yang sedang berjalan dalam pengembangan hukum pidana nasional, yaitu pada naskah RUU KUHP yang pada dasarnya mencerminkan perkembangan pemikiran yang menyangkut materi naskah pembahuran hukum pidana Indonesia.

Isi buku:
I. Kata pengantar
II. Daftar Isi
III. Mengintegrasikan norma dan standar HAM internasional ke dalam hukum pidana nasional
IV. Matriks tingkat kesesuaian antara Hukum Pidana Nasional dan Instrumen HAM Internasional