Buku ini mencoba untuk memandu pembuat kebijakan agar kembali melaksanakan pasal 28 i ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini memuat dua hal pokok. Pertama; negara, terutama pemerintah adalah pemangku kewajiban. Konsep ini sama dengan konsep dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa negara adalah pemangku kewajiban bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi. Kedua, pada intinya peraturan perundang-undangan adalah instrumen bagi negara terutama pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam hak asasi manusia.