Potret pelanggaran hak atas bahan pangan yang layak di kelompok petani dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di empat propinsi, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Tulisan ini akan menyoroti bagaimana praktik-praktik konservasi sumber daya alam dan bisnis di empat privinsi telah berkontribusi langduang dalam melemahkan kemampuan petani dan MHA dalam memenuhi hak atas bahan pangan secara mandiri. Harapannya, laporan ini bisa menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah nasional dan lokal untuk segera menghentikan praktik-praktik pengelola konservasi negara dan pelaku usaha yang terus melakukan pelucutan hak kepemilikan dan akses terhadap sumber daya alam lain yang diperlukan petani dan MHA guna memenuhi kebutuhan bbahan pangannya secara mandiri.

Daftar isi:
- Laporan Proyeksi Penurunan Produksi Bahan Pangan di Desa Tambakromo dan Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati oleh Eti Oktaviani (LBH-Semarang)
- Penurunan Kemampuan Memproduksi Bahan Pangan Sendiri 14 Petani di Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat oleh Agita Fernanda (Perkumpulan Qbar Padang)
- Penurunan Kemampuan Memenuhi Bahan Pangan pada Masyarakat Adat Kasepuhan Cirompang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh Nana Ratnasari (RMI Bogor)
- Penurunan Kemampuan Memenuhi Bahan Pangan Sendiri: Studi Kasus Pembatasan Akses Masyarakat Adat Sungkup dan Belaban Ella atas Wilayah Adatnya oleh Pengelola Kawasan Konservasi oleh Agustinus (Lembaga Bela Banua Talino (LBBT))