Polisi adalah anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi-situasi yang sah secara hukum. Situasi yang melibatkan penggunaan kekuatan seringkali menuntuk anggota Polri membuat keputusan dalam hitungan persekian detik, dalam situasi yang sangat dinamis. Polri perlu meluncurkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian untuk digunakan sebagai panduan bagi seluruh anggota Polri dalam penggunaan kekuatan.

Peraturan ini adalah sebuah peraturan yang komprehensif, sejalan dengan standar-standar internasional perlindungan hak asasi manusia, mengakomodir praktek-praktek terbaik yang dipakai di banyak kepolisian modern, serta memberi ruang yang cukup untuk pelaksanaan diskresi kepolisian. Untuk menghindari kekuatan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab, peraturan ini mensyaratkan penggunaan kekuatan didasarkan pada prinsip-prinsip: legalitas, proporsionalitas, preventif, nesesitas, kewajiban umum, dan masuk akal.

Isi buku:
Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

Bab I Ketentuan umum
Bab II Tahapan penggunaan kekuatan dalam kepolisian dan pelaksanaannya
Bab III Eskalasi dan de-eskalasi, perlindungan hukum dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban
Bab IV Ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan
Bab V Pengawasan dan pengendalian serta pengisian formulir penggunaan kekuatan