Pada pelaksanaan Pemilu 2014 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan kovenan PBB tentang hak sipil dan politik yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka Komnas HAM melaksanakan pemantauan pemilihan di 21 provinsi di Indonesia. Pelaksanaan pemantauan ini difokuskan pada hak pemilih bagi kelompok rentan (vulnerable group) sehingga nantinya akan menjadi catatan penting bagi perubahan kebijakan pemilu berbasis hak asasi manusia pada masa yang akan datang.