Masyarakat adat maupun lokal yang hidup di dalam dan sekitar hutan menyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan di wilayah mereka tetap lestari. Akan tetapi, kearifan-kearifan dalam mengelola hutan tersebut lambat laun terancam hilang seiring hilangnya hak kepemilikan masyarakat adat / lokal terhadap hutan – hutan di wilayahnya. Ancaman utam berasal dari kebijakan Negara yang menetapkan semua hutan yang tidak dibebani hak (sesuai aturan UUPA) adalah hutan negaradan pengelolaan hutan secara sentralistik melalui Departemen Kehutanan. Ketentuan-ketentuan perundangan tersebut memastikan sikap pemerintah yang tidak mempercayai praktek-praktek pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat adat maupun lokal. Akibatnya, hutan-hutan adat yang alami pun terancam punah oleh praktek pemanfaatan hutan yang ekstraktif. Ironinya, pemanfaatan hutan di wilayah masyarakat adat maupun lokal tidak memberikan keuntungan secara ekonomis terhadap mereka.

Buku riset ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa klaim masyarakat adat bukan klaim kosong yang tidak disertai bukti dan fakta-fakta sistem dan praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat, tetapi sebaliknya. Masyarakat di wilayah penelitian mampu menunjukkan ada sistem dan praktek pengelolaan hutan secara lestari yang telah berlangsung lama dan turun menurun. Oleh karena itu, tidak cukup beralasan jika pemerintah masih meragukan kemampuan masyarakat adat dalam mengelola hutan Indonesia.

Isi buku:
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran daerah penelitian
Bab III Pola pengelolaan hutan di Nagari
Bab IV Tantangan pengelolaan hutan berbasis Nagari
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi