Penahanan seorang tersangka pada dasarnya adalah perampasan kemerdekaan. Dalam konteks Indonesia, penahanan terhadap seseorang telah lama dianggap sebagai bagian diskresi pejabat yang memiliki wewenang penahanan, tanpa dapat diuji kesahihan penilaian sepihak pejabat tersebut. Buku ini ini memberi gambaran utuh tentang permasalahan penerapan penahanan pra-persidangan di Indonesia. Juga untuk memetakan kebijakan penahanan dalam topik-topik strategis yang berguna untuk menyusun rekomendasi bagi perbaikan penerapan kebijakan penahanan.

Isi buku ini merupakan hasil olahan atau ramuan tim penulis, dengan bahan hasil "buruan" tim peneliti kami di empat kota yaitu Medan, Makassar, Kupang, dan Jakarta. Data diperoleh dengan interview mendalam dengan para narasumber terpilih, perolehan data / dokumen di Institusi pemerintahan terkait, baik di wilayah maupun data nasional, konsultasi publik melalui focus group discussion, dan thematic discussion, serta studi pustaka.

Daftar Isi:
Bab I Pendahuluan
Bab II Norma dan standar HAM Internasional dan isu-isu krusial dalam kebijakan penahanan pra-persidangan
Bab III Ruang lingkup hukum penahanan
Bab IV Temuan dan analisis situasi penahanan di Indonesia
Bab V Temuan dan analisis praktik penahanan dan pengujiannya dalam praperadilan
Bab VI Penutup
Daftar Pustaka