Dalam kerangka perlindungan terhadap HAM, rancangan KUHP memiliki kecenderungan mengancam kebebasan dan hak-hak sipil yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Formulasi konsep pornografi dan pornoaksi, rumusan perbuatan maupun perluasan subyek dalam Rancangan KUHP memiliki kecenderungan untuk melanggar kebebasan sipil masyarakat. Khususnya, hal ini berkaitan dengan hak-hak dasar yang layaknya dilindungi oleh negara demokratis seperti hak untuk berekspresi dan berpendapa, dan hak atas kehidupan pribadi. Dari konteks tujuan hukum pidana, KUHP memiliki keterbatasan untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pornografi atau delik kesusilaan lainnya. Hukum pidana merupakan salah satu sarana saja diantara sarana hukum lainnya dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum.

Isi:
Bab I Pendahuluan
Bab II Pornografi dalam KUHP dan perkembangan tindak pidana pornografi dan pornoaksi
Bab III Tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP
Bab IV Penutup