Salah satu masalah yang sering mengemuka berkaitan dengan skema jaminan tersebut adalah digunakannya kriteria kemiskinan sebagai penentu penerima manfaat. Sementara itu, keberadaan kondisi khusus dari kelompok-kelompok marginal tertentu yang terkadang memiliki dampak terhadap beban dan kerentanan ekonomi masih belum bisa terbaca oleh kriteria miskin yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah kelompok Difabel. Berbagai diskusi yang dilakukan oleh SIGAB bersama komunitas Difabel sepanjang tahun 2011-2014 mengkonfirmasi banyaknya keluhan bahwa Difabel seringkali tidak dapat mengakses berbagai bentuk jaminan baik JAMKESMAS yang kemudian berganti menjadi JKN, JAMKESSOS, maupun JAMKESDA. Salah satu kendalanya adalah tidak terverifikasinya kelompok-kelompok tersebut sebagai warga miskin berdasarkan 14 kriteria BPS. Untuk itu, penelitian ini berusaha mengungkap dan memotret secara dekat tentang kehidupan Difabel serta menggali sejauhmana Difabilitas serta hambatan yang muncul menimbulkan kerentanan secara sosial dan ekonomi kepada Difabel dan keluarganya.
Dalam data penelitian ini diperoleh melalui serangkaian aktifitas pelatihan, live in, hingga workshop penulisan deskripsi kerentanan sepuluh keluarga Difabel yang ditulis oleh sepuluh peneliti. Dengan demikian, gambaran kerentanan yang disajikan dalam buku ini pun berdasarkan situasi kesepuluh keluarga Difabel yang menjadi obyek penelitian. Diharapkan melalui penelitian ini, ada kajian-kajian lanjutan untuk melihat lebih dalam lagi mengenai kerentanan Difabel, serta pertimbangannya dalam penentuan penerima program jaminan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya kajian-kajian terkait isu dan permasalah Difabel yang hingga kini masih sangat jarang dikaji di Indonesia. Kami juga berharap agar proses penelitian hingga terbitnya buku ini dapat menjadi sebuah proses belajar bagi para kelompok relawan peneliti maupun semua pihak yang terlibat. Bagi SIGAB sendiri, terbitnya buku hasil penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pengarusutamaan isu Difabel dalam kerangka kebijakan sistem jaminan sosial nasional.