Detail Cantuman
Advanced SearchBook
Wacana: Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan
Daftar isi:
- Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan
Mia Siscawati
- Masyarakat Hukum Adat adalah (Bukan) Penyandang Hak, (Bukan) Subjek Hukum, dan (Bukan) Pemilik Wilayah Adatnya
Noer Fauzi Rachman
- Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Maria Rita Roewiastoeti
- Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaruhan Neoliberal
Laksmi A. Savitri
- Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
R. Yando Zakaria
- Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau
Yance Arizona
- Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat
Mia Siscawati
- Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat
Albertus Hadi Pramono
- Biografi Tipis Tanah Marind Anim
Darmanto
Ketersediaan
7431 | INA VII.22 Wacana/2014 | Perpustakaan Komnas HAM | Tersedia |
7432B | INA VII.22 Wacana/2014 | Perpustakaan Komnas HAM | Tersedia |
7431A | INA VII.22 Wacana/2014 | Perpustakaan Komnas HAM (INA) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
No. 33 Tahun XVI 2014
|
---|---|
No. Panggil |
INA VII.22 Wacana/2014
|
Penerbit | Insist Press : Sleman., 2014 |
Deskripsi Fisik |
245 p.; 24 x 17 cm; ill.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
1410-1298
|
Klasifikasi |
INA VII.22
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain