Pemerintah Republik Indonesia telah dua kali memasukan agenda untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana International (International Criminal Court) dalam RANHAM Periode 2003-2009 dan Periode 2011-2014. Pada RANHAM terbaru, Indonesia akan meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2013. Polemik mengenai perlu tidaknya meratifikasi Statuta Roma tentu tidak dapat di hindarkan. Suara yang tidak setuju menyatakan todak ada satupun entisitas yang dapat mengintervensi kedaulatan hukum nasional. Sedangkan yang mendukung melihat Statuta Roma sebagai sebuah pengadilan yang independen dan imparsial dalam memutus praktik rantai impunitas secara global.

Buku ini hendak menguraikan hal-hal dasar berupa pengertian dan mandat Statuta Roma yang penting untuk diketahui pemerintah, politisi, praktisi hukum maupun kalangan akademisi agar tercipta pemahaman yang benar terhadap Statuta Roma. Melalui pemahaman tersebut akan membantu kita untuk bersama-sama dengan komunitas internasional menghapus praktik impunitas terhadap kejahatan yang palis serius dalam hukum internasional