Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Serangkaian aturan daerah pun telah muncul untuk menanggapi isu perdagangan orang tersebut. Sejumlah gugus tugas, aturan pelayanan khusus serta standar pelayanan terpadu sudah ditetapkan. Sudahkan Indonesia lantas bebas dari persoalan trafficking, paling tidak mengalami kemajuan? Efektifkah aturan-aturan tersebut dalam prakteknya?
Jurnal Perempuan edisi ini mengkaji dan mengevaluasi sejumlah kebijakan tersebut dan penerapannya, termasuk mengungkapkan sejumlah konsistensi dalam prakteknya serta bentroknya dengan aturan-aturan kebijakan lain di Indonesia.