Bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN/D bukanlah bidang yang mudah dipelajari. Tidak sedikit prosedur dan aturan yang berkembang secara dinamis. Hal itu dibuktikan dengan terus direvisinya Keputusan Presiden Nomo 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga tujuh kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Perilaku dinamis dari pembuat kebijakan legislasi tersebut seharusnya cukup bagi kita untuk bersikap waspada terhadap jerat KKN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Buku tanya jawab ini disusun dengan menyajikan bagian-bagian dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang perlu diketahui masyarakat umum, baik yang berniat menekuni maupun pelaku usaha yang telah berkecimpung. Harapannya, semua yang terlibat dalam "lingkaran pengadaan barang/jasa pemerintah" berjalan di relnya masing-masing dan berujung pada kesejahteraan seluruh elemen bangsa.