Hubungan Islam dengan politik demokrasi liberal muncul sebagai isu yang paling sering menimbulkan perdebatan. Nader Hashemi menantang kepercayaan umum para ilmuwan sosial yang meyakini bahwa politik keagamaan dan perkembangan demokrasi liberal secara struktur tidak sejalan (incompatible). Ketegangan-ketegangan yang serius antara agama dan demokrasi liberal bukan berarti bahwa keduanya tidak mungkin untuk didamaikan.
Hashemi memiliki tiga argumentasi utama. Pertama, dalam masyarakat di mana agama menjadi simbol identitas, jalan demokrasi liberal harus melewati pintu politik agama. Proses demokratisasi, dengan demikian, tidak bisa secara artifisial dilepaskan dari diskursus seputar aturan normatif agama dalam pemerintahan. Kedua, sementara demokrasi liberal membutuhkan sekularisme, tradisi agama tidak dilahirkan inheren sekular dan memiliki konsepsi khusus tentang demokrasi politik. Terakhir, Hashemi berpendapat bahwa ada hubungan yang intim antara reformasi agama dan perkembangan politik. Yang lebih dulu biasanya mendahului yang terakhir, di mana proses tersebut secara mendalam saling terhubung (interlinked) Demokratisasi tidak mengharuskan privatisasi agama, tetapi membutuhkan reinterpretasi ide-ide keagamaan yang lebih kondusif untuk demokrasi liberal. Dengan reinterpretasi ini, kelompok agama akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi.
Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal menawarkan cara berpikir baru (rethinking) terkait teori demokrasi yang menghubungkan variabel agama dengan perkembangan demokrasi liberal. Buku ini membuktikan bahwa teori dasar sekularisme Muslim bukan hanya mungkin, tetapi bahkan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan demokrasi liberal di dalam masyarakat muslim.