Bagi kebanyakan orang, desa senantiasa romantikanya tersendiri. Namun di balik itu semua desa dan rakyat yang bekerja di pedesaan, desa juga mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri yang mana permasalahan tersebut lahir dari produk kota, bahkan kota nun jauh di seberang lautan.
Berbagai permasalahan yang melingkupi pedesaan meliputi permasalahan agraria, hak-hak petani, nelayan dan masyarakat adat, pangan, kemiskinan, dan lain-lain yang sesungguhnya menunjukan bahwa penduduk desa memiliki kerentanan, rentan terhadap gejolak ekonomi dan politik, benturan budaya, ekspansi modal, perubahan iklim, dan lain-lain yang mengakibatkan penduduk desa menjadi korban konflik agrarian, kekerasan politik, kemiskinan struktural dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial.
Sebagai solusi, munculah ide tentang pembaruan desa yang mana ide tersebut memiliki ruang artikulasi dalam momentum pembahasan RUU Desa di DPR. Tetapi di tengah cara berpikir hukum yang sektoral akankah RUU Desa akan menjawab persoalan administratif pertanahan di desa? Akankah RUU Desa akan membuahkan kebijakan perlindungan khusus bagi rakyat di desa selaku subyek pembaruan agraria, produsen pangan, kelompok rentan di pedesaan? Bagaimana status desa yang di wilayah kehutanan dan pertambangan? Bagaimana posisi tanah adat?