Buku ini selain menyoroti persoalan eks pengungsi Timor Leste dari aspek hukum juga menyarankan langkah yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam menangani masalah tersebut, yang tentunya tidak hanya dari sudut hukum, melainkan juga atas pertimhangan hak asasi manusia, teknis hukum, politis, dan administratif. Saran untuk pemerintah Indonesia tersebut diharapkan dapat menghasilakn kondisi yang lebih pasti dan tidak menimbulkan kebingungan serta tumpang tindih kewenangan di antara institusi-institusi yang berkepentingan untuk menanganipersoalan pengungsi.Hal ini akan berdampak terciptanya hubungan bertetangga yang baik antara Indonesia dan Republik Timor Leste. Penulis berharap buku ini dapat membantu mahasiswa dan para pihak yang concern terhadap persoalan pengungsi dalam menelaah masalah pengungsi (refugee). Pembaca dapat mencermati bahwa Indonesia pernah menjadi negara transit sehingga berpengalaman dalam menangani masalah pengungsi. Pada tahun 1975 sebagai akibat perubahan regime di Peninsula Indocina, misalnya: Kamboja, Laos dan Vietnam. Ratusan ribu orang meninggalkan Vietnam dan mengungsi ke negara lain termasuk ke Indonesia dengan naik perahu dan ditampung di Pulau Galang, dan beberapa kali terdapat pencari suaka yang transit ke Indonesia. Selama berabad-abad masyarakat internasional dihadapkan pada persoalan pengungsi dan pencari suaka akibat adanya persekusi dan pelanggaran tempat tinggal seseorang. Setiap negara bertanggung jawabuntuk melindungi para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah teritorial mereka, karena persoalan pencari suaka dan pengungsi merupakan issue klasik dalam hukum internasional.