Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Detail CantumanXML DetailCite
Anti Korupsi untuk Pemula

Anti Korupsi untuk Pemula

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite

Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite

Perbuatan Pemerintah yang Dapat Digugat

Detail CantumanXML DetailCite
Pilkada dan Demokrasi Arus Bawah: Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul As-Sunaryo pada Pilkada Kota Dumai 2005-2010

Pilkada dan Demokrasi Arus Bawah: Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul As-Sunaryo pada Pilkada Kota Dumai 2005-2010

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum dalam Bayang-bayang Kekuasaan Politik

Detail CantumanXML DetailCite

Derita Buruh Tiada AKhir: Progress Report 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Pelaksanaan

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol

Detail CantumanXML DetailCite

Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivis dan Wartawan

Detail CantumanXML DetailCite
Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Hukuman Percobaan Kasus Korupsi: Eksaminasi Publik Perkara No. 240/Pid.B/2005/PN Smg

Detail CantumanXML DetailCite
Massa, Teror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita

Massa, Teror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita

Detail CantumanXML DetailCite

Politik Kota dan Hak Warga Kota: Masalah Keseharian Kota Kita

Detail CantumanXML DetailCite
Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997 - 2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia

Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997 - 2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2006

Detail CantumanXML DetailCite
Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi

Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi

Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi

Detail CantumanXML DetailCite
Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia

Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi Birokrasi: Indonesia dan Revolusi Industri 4.0

Reformasi Birokrasi: Indonesia dan Revolusi Industri 4.0

Detail CantumanXML DetailCite

Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Goverment Osborne-Gaebler

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: dilengkapi dengan Penjelasan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: dilengkapi dengan Penjelasan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

Detail CantumanXML DetailCite
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 (dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 (dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran)

Detail CantumanXML DetailCite
Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai Sektor Hak Asasi Manusia: Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai Sektor Hak Asasi Manusia: Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

Detail CantumanXML DetailCite
Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha

Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha

Detail CantumanXML DetailCite
Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - (6213)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - (6213)

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi

Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi

Detail CantumanXML DetailCite
Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru

Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Tantangan Diplomasi Multilateral

Tantangan Diplomasi Multilateral

Detail CantumanXML DetailCite
Penaklukan Negara atas Rakyat: Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri terhadap Negaranisasi

Penaklukan Negara atas Rakyat: Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri terhadap Negaranisasi

Detail CantumanXML DetailCite
Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah

Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah

Detail CantumanXML DetailCite
Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani era 1980-an

Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani era 1980-an

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Baru tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: dilengkapi dengan Peraturan tentang: Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian dan Upah Lembur

Detail CantumanXML DetailCite
Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil

Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil

Detail CantumanXML DetailCite
Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya: Deklarasi ini diadopsi oleh Konferensi Perburuhan International pada rapatnya yang ke delapan puluh enam di Jenewa, 18 Juni 1998.

Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya: Deklarasi ini diadopsi oleh Konferensi Perburuhan International pada rapatnya yang ke delapan puluh enam di Jenewa, 18 Juni 1998.

Detail CantumanXML DetailCite

Pedoman Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR)

Detail CantumanXML DetailCite
Pertanggungan Ulang (Reasuransi)

Pertanggungan Ulang (Reasuransi)

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi

Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992): lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992): lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Upah Minimum Regional di 27 Wilayah Indonesia 1996 dan Tata Cara Pembatalan Penundaan Pelaksanaan Pemutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja

Upah Minimum Regional di 27 Wilayah Indonesia 1996 dan Tata Cara Pembatalan Penundaan Pelaksanaan Pemutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
Upah Murah dan Kebijakan Ekonomi Neoliberal: Analisis terhadap Kebijakan Upah Minimum 2005

Upah Murah dan Kebijakan Ekonomi Neoliberal: Analisis terhadap Kebijakan Upah Minimum 2005

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian (PNS) Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian (PNS) Pegawai Negeri Sipil

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 13025 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "S.H Prof.Dr.Philipus M. Hadjon "
Saat ini anda berada pada halaman 48 dari total 261 halaman
Permintaan membutuhkan 0,0613 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog