Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Introduction to the law of treaties

Introduction to the law of treaties

Paul Reuter

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum tata negara darurat di Indonesia

Hukum tata negara darurat di Indonesia

Herman Sihombing

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Marsillam Simanjuntak

Detail Cantuman XML Detail Cite

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Sri Soemantri Martosoewignyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi dalam penegakan hukum

Reformasi dalam penegakan hukum

Antonius Sujata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jebakan GLOBAL : Globalisasi: Serangan terhadap demokrasi & kesejahteraan

Jebakan GLOBAL : Globalisasi: Serangan terhadap demokrasi & kesejahteraan

Sukarno - Warsito - Hans-Peter Martin - Harald Schumann - H.D. Oey - Arif Harsana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Matinya Negara Hukum

Matinya Negara Hukum

Martimus Amin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pandangan dan langkah reformasi B.J. Habibie; buku dua: Hukum dan sosial budaya

Pandangan dan langkah reformasi B.J. Habibie; buku dua: Hukum dan sosial budaya

Jimly Asshiddiqie - Umar Juoro - Erman Radjagukguk - Ahmad Watik Pratiknya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat

Jimly Asshiddiqie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jimly Asshiddiqie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Parliamentary participation in the making and operation of treaties: A Comparative study

Parliamentary participation in the making and operation of treaties: A Comparative study

Frederick M. Abbott - Stefan A. Riesenfeld

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lima GBHN: 1973-1978-1983-1988-1993

Lima GBHN: 1973-1978-1983-1988-1993

Arnicun Azis

Detail Cantuman XML Detail Cite

Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Sudarsono Hardjosoekarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akehurst's: Modern Introduction To International Law

Akehurst's: Modern Introduction To International Law

Peter Malanczuk

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20

C. F. G. Sunaryati Hartono

Detail Cantuman XML Detail Cite

From coexistence to cooperation: International law and organization in the post-cold war era

From coexistence to cooperation: International law and organization in the post-cold war era

Edward McWhinney - Douglass Ross - Grigory Tunkin - Vladlen Vereshchetin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan beranotasi ketetapan Majelis Persmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001 (Tap MPR 1960-2001)

Himpunan beranotasi ketetapan Majelis Persmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001 (Tap MPR 1960-2001)

Tim Redaksi Tatanusa - Suradji - Pularjono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Komisi Yudusial, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Praktik Kedokteran, Perikanan, Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Indonesia. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ordering anarchy: International law in international society

Ordering anarchy: International law in international society

Rein Mullerson

Detail Cantuman XML Detail Cite

Oppenheim's International Law: Volume 1 : PEACE: INTRODUCTION AND PART !

Oppenheim's International Law: Volume 1 : PEACE: INTRODUCTION AND PART !

Robert Jennings - Arthur Watts

Detail Cantuman XML Detail Cite

International law in transition: Essays in memory of Judge Nagendra Singh

International law in transition: Essays in memory of Judge Nagendra Singh

R. P. Dhokalia - R. S. Pathak

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia Dan Landasan Hukum Operasional Komisi Nasional hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi

Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi

B. Herry Priyono - Andi Tarigan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Majelis Rakyat Papua: yang Istimewa dari Otonomi Khusus Papua

Majelis Rakyat Papua: yang Istimewa dari Otonomi Khusus Papua

Frits Bernard Ramandey - LSP-Otsus Papua - Aliansi Jurnalis Independen Jayapura - Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Papua

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentanng Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentanng Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PLEIDOOI: KPK Juga Bisa Salah: dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST

PLEIDOOI: KPK Juga Bisa Salah: dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST

Mohammad Iqbal - Maqdir Ismail

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pedoman Pengawasan Melekat (Waskat)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah)

Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah)

Majelis Rakyat Papua

Detail Cantuman XML Detail Cite

Taking duties seriously: Individual duties in international human rights law : A Commentary

Taking duties seriously: Individual duties in international human rights law : A Commentary

David Petrasek - The International Council on Human Rights Policy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi & Illegal Logging: dalam Sistem Desentralisasi

Korupsi & Illegal Logging: dalam Sistem Desentralisasi

IGM Nurdjana - Teguh Prasetyo - Sukardi - Abdul Halim Barkatullah

Detail Cantuman XML Detail Cite

An International law miscellany

An International law miscellany

Shabtai Rosenne

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan

The World Bank

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya

Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi - Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Niken Ariati - Mochammad Jasin - Aida Ratna Zulaiha - Eric Juliana Rachman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Governmental Illegimitacy In International Law

Governmental Illegimitacy In International Law

Brad R Roth

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ethics and authority in international law

Ethics and authority in international law

Alfred B Rubin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar on human rights education and national institutions

Seminar on human rights education and national institutions

Canadian Human Rights Foundation (CHRF)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fundamental perspectives on international law

Fundamental perspectives on international law

William R Slomanson

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Harprilleny H Bareno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum organisasi internasional: organisasi-organisasi global and internasional

Hukum organisasi internasional: organisasi-organisasi global and internasional

D.W. Bowett - Bambang Iriana Djajaatmadja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia and the law of the sea

Indonesia and the law of the sea

Hasjim Djalal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Didit Hariadi Estiko - Novianto M. Hantoro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum tata lingkungan

Hukum tata lingkungan

Koesnadi Hardjasoemantri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1995

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1995

Indonesia. Departemen Kehakiman. Badan Pembinaan H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1993

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1993

Indonesia. Departemen Kehakiman. Badan Pembinaan H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Sidang Istimewa tahun 1998

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Sidang Istimewa tahun 1998

Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 12948 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Komnas HAM-INSIST Jogjakarta "

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 259 halaman

Permintaan membutuhkan 0,05481 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Advanced Search

Judul

Pengarang

Subyek

ISBN/ISSN

Tipe Koleksi

Lokasi

GMD

Abstract