Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Akta-akta Notaris untuk Perbankan dan Perusahaan Multi Finance: Buku II bagian 2

Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Akta-akta Notaris untuk Perbankan dan Perusahaan Multi Finance: Buku II bagian 2

Detail CantumanXML DetailCite
Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Contoh-contoh Akta Notaris untuk Perseroan Terbatas (Bagian Kedua): Buku IV

Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Contoh-contoh Akta Notaris untuk Perseroan Terbatas (Bagian Kedua): Buku IV

Detail CantumanXML DetailCite

Korupsi: pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya

Detail CantumanXML DetailCite

Mencabut akar korupsi: Panduan Sederhana

Detail CantumanXML DetailCite
Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)

Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

Detail CantumanXML DetailCite

Politik Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
Masalah korupsi dan pemecahannya

Masalah korupsi dan pemecahannya

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi politik

Korupsi politik

Detail CantumanXML DetailCite
Bunga rampai korupsi

Bunga rampai korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Mengenali dan menberantas korupsi

Mengenali dan menberantas korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum International yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum International yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Tentang nepotisme: analisa isi media massa

Tentang nepotisme: analisa isi media massa

Detail CantumanXML DetailCite
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP

Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Pemikiran dan harapan tentang negara hukum

Detail CantumanXML DetailCite

Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku

Detail CantumanXML DetailCite

Petunjuk Pelaksanaan Tentang Peraturan Desa & Kelurahan

Detail CantumanXML DetailCite
Hak asasi manusia dan penegakan hukum

Hak asasi manusia dan penegakan hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan tentang pengelolaan barang-barang milik/kekayaan negara

Himpunan peraturan tentang pengelolaan barang-barang milik/kekayaan negara

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa

Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa

Detail CantumanXML DetailCite
Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Pengusutan harta Soeharto & trik pencucian uang haram

Pengusutan harta Soeharto & trik pencucian uang haram

Detail CantumanXML DetailCite
Membasmi korupsi

Membasmi korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pengembangan sistem integritas nasional: buku panduan transparency internasional

Pengembangan sistem integritas nasional: buku panduan transparency internasional

Detail CantumanXML DetailCite

Peran Masyarakat Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan (Pergulatan Pemikiran Berbagai Aktor di Balik Kebijakan Politik Keamanan Indonesia): Rekan Jejak Proses 'SSR' Indonesia 2000 - 2005

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan

Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan

Detail CantumanXML DetailCite
Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa

Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa

Detail CantumanXML DetailCite
Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hakim Ad Hoc Menggugat: Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial

Hakim Ad Hoc Menggugat: Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial

Detail CantumanXML DetailCite
Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana

Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya

Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya

Detail CantumanXML DetailCite
Kapita Selekta Hukum Pidana

Kapita Selekta Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Problematika: Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Problematika: Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Kejahatan Terhadap Publik dalam Rancangan KUHP

Kejahatan Terhadap Publik dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Contempt of Court dalam Rancangan KUHP

Contempt of Court dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? : Tinjauan Kritis Atas RUU KUHP

Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? : Tinjauan Kritis Atas RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Dinasti Marcos: korupsi harta dan kekuasaan di Filipina

Dinasti Marcos: korupsi harta dan kekuasaan di Filipina

Detail CantumanXML DetailCite
Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Detail CantumanXML DetailCite
Federalisme Untuk Indonesia

Federalisme Untuk Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Tantangan era baru: berbagai keadaan dan penyikapannya; tumbuh, mandek, demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, keberagaman, untuk maju

Tantangan era baru: berbagai keadaan dan penyikapannya; tumbuh, mandek, demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, keberagaman, untuk maju

Detail CantumanXML DetailCite

Paradigma baru pemerintah daerah menyongsong millenium ketiga

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 13026 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Jan Martenson "
Saat ini anda berada pada halaman 37 dari total 261 halaman
Permintaan membutuhkan 0,06088 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog