Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 211 212 213 214 215 Berikutnya Halaman Akhir

Rumusan seminar HAM Diselenggarakan Oleh Panitia Lima Puluh Tahun Kemerderdekaan

Rahardjo. Satjipto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Catatan tentang pilihan paradigma yang diambil pengelola warkat Warta Suar

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Republika

Detail Cantuman XML Detail Cite

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Guntingan Berita

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rumusan kesimpulan akhir diskusi pada tanggal 28 Juli 2003 antara Komnas HAM, Jajaran Jaksa Agung, dan Jajaran Hakim

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Megawati Soekarnoputri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi trehadap Perempuan

Sri Wiyanti Eddyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 09/Komnas HAM/2004 tentang Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Khusus tentang Perkawinan Dan Perceraian Dalam Hubungannya Dengan Pengadilan Agama

Abdul Hakim Garuda Nusantara - Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-1927/PJ.23/1983

Direktur Jenderal Pajak

Detail Cantuman XML Detail Cite

Money Matters: Women and Goverment Budget

Karen Hurt

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Money Matters 2: Women and Goverment Budget

Karen Hurt

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bacharuddin Jusuf Habibie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998

Harmoko - MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik In

Detail Cantuman XML Detail Cite

Money Matters 3: ment revenueWomen and Gover

Karen Hurt

Detail Cantuman XML Detail Cite

Third Asia Birth Registration conference 6 January 2003, Bangkok

UNICEF

Detail Cantuman XML Detail Cite

usulan Perubahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi

KOMNAS PEREMPUAN - ELSAM - SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) - TruK (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Notulensi pertemuan pasca South Africa

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Daftar lampiran ceramah: Peranan kepolisian Republik Indonesia dalam negara hukum Indonesia

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETETATAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN REPUBLIK INDONESIA No.: XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP...

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG SEKRETARIAT JENDRAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO...TAHUN 2001 TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Soeharto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kasus Yayasan Pendidikan Kerjasama sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Yogyakarta

Dyah Setyanwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesian labour legislation I

Legal Bureau Departement of Manpower and Transmigr

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMELIHARAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Baharuddin Jusuf Habibie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesian National Police: Strategy of training

POLRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Legal Drafting dan Penjelasannya

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan prinsip-prinsip FSC No.2 dan 3 di Indonesia: Hambatan dan Kemungkinan

WALHI - Marcus Colchester - AMAN - The Rainforest Foundation

Detail Cantuman XML Detail Cite

HASIL SIDANG TAHUNAN I MPR RI TAHUN 2000

MPR 9MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDON

Detail Cantuman XML Detail Cite

Resolusi konflik untuk pengembangan pendidikan kedamaian melalui pesantren

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dampak Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) pada kehidupan dan kesehatan perempuan di Indonesia

Siti Nurul Qomariyah - Lila Amaliah - Siti Rokhmawati Darwisyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN PERSEKOLAHAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yahya A. Muhaimin - DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindakan-tindakan bantuan teknis international

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: PROTECTION OF PERSONS SUBJECTED TO DETENTION OR IMPRISONMENT

United Nations - UN Congress on the Prevention of Crime and the Tre

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijaksanaan Dan Strategi HAM

Satya Arinanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

On the cutting edge of education: speaking about schools where different is normal

Shirley Sarna

Detail Cantuman XML Detail Cite

THE SECOND AMMANDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Amien Rais - Ginandjar Kartasasmita - THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rome statute of the International Criminal Court

International Criminal Court

Detail Cantuman XML Detail Cite

INDONESIA MENUJU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI

Muladi - DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Proyek pemetaan informasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia

CIS - Oxfam GB

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEPARTEMEN KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muladi - DEPARTEMEN KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KOMITMEN PESERTA PEMILU 2004 TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN DEMOKRASI DEMI PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Parulian Aritonang - Direktur Bidang HAM BAKUMHAM DPP Partai Golongan K

Detail Cantuman XML Detail Cite

Policy aimed at countering sexual harassment in the workplace

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak-Hak Asasi Manusia

The British Council Library & Information Service

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sexual and sexist harassment and the school environment

Quebec

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak-Hak Asasi Manusia

The British Council Library & Information Service

Detail Cantuman XML Detail Cite

Health effects of sexual abuse and sexual exploitation

Quebec

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 211 212 213 214 215 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 13026 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "A. Pambudi "

Saat ini anda berada pada halaman 211 dari total 261 halaman

Permintaan membutuhkan 0,06975 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog