Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang SUSDUK : Susunan Kedudukan

Undang-Undang SUSDUK : Susunan Kedudukan

Detail CantumanXML DetailCite
Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia: Tepat Dibaca bagi Para Penegak Hukum, Aktivis LSM Anti-Korupsi, dan Calon Koruptor

Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia: Tepat Dibaca bagi Para Penegak Hukum, Aktivis LSM Anti-Korupsi, dan Calon Koruptor

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam berbagai undang-undang sektoral dan upaya kodifikasinya ke dalam RKUHP

Tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam berbagai undang-undang sektoral dan upaya kodifikasinya ke dalam RKUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
Instrumen HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN KDRT TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN KDRT TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintah Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Draft NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida)

Draft NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida)

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP & KUHAP (7021)

KUHP & KUHAP (7021)

Detail CantumanXML DetailCite
INVENTARISASI DAN PERLINDUNGAN HAK masyarakat hukum adat

INVENTARISASI DAN PERLINDUNGAN HAK masyarakat hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
Pembaruan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara: Seminar dan 'Focus Group Discussion' Komnas HAM: Term of Reference

Pembaruan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara: Seminar dan 'Focus Group Discussion' Komnas HAM: Term of Reference

Detail CantumanXML DetailCite
Membedah UUD 1945

Membedah UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pidana

Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Daftar produk Hukum SUBDIT Kependudukan Dan Catatan Sipil

Daftar produk Hukum SUBDIT Kependudukan Dan Catatan Sipil

Detail CantumanXML DetailCite
Instrumen HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringan, dan Pemberat Pidana

Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringan, dan Pemberat Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Detail CantumanXML DetailCite
Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus: Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia (Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)

Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus: Penundaan Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati di Indonesia (Kasus: Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan

Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan

Detail CantumanXML DetailCite
Draf Ringkasan Laporan Kajian dan Penelitian 2016

Draf Ringkasan Laporan Kajian dan Penelitian 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Legislasi: Aspirasi atau Transaksi ?

Legislasi: Aspirasi atau Transaksi ?

Detail CantumanXML DetailCite

Asas ne bis in idem (sebagai pembanding)

Detail CantumanXML DetailCite

SEMINAR PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum dan Pencegahannya

Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum dan Pencegahannya

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting

Legislative Drafting

Detail CantumanXML DetailCite
Kabut Kelam Sepanjang Tahun: Rapor Merah Pelanggaran HAM; Catatan Akhir Tahun 2016

Kabut Kelam Sepanjang Tahun: Rapor Merah Pelanggaran HAM; Catatan Akhir Tahun 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi (7092)

Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi (7092)

Detail CantumanXML DetailCite
Dasar-dasar Ilmu Politik - [edisi revisi]

Dasar-dasar Ilmu Politik - [edisi revisi]

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pidana Positif Penghinaan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan HHukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal

Hukum Pidana Positif Penghinaan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan HHukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal

Detail CantumanXML DetailCite
Employment Discrimination: Examples & Explanations

Employment Discrimination: Examples & Explanations

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting

Legislative Drafting

Detail CantumanXML DetailCite

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 3 - September 2015

Detail CantumanXML DetailCite
Daftar Inventaris Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP yang diajukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Inventaris Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP yang diajukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 4, Desember 2016

Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 4, Desember 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 2 Issue 2, Desember 2015

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 2 Issue 2, Desember 2015

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2 - Juni 2016

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2 - Juni 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Instrumen HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Detail CantumanXML DetailCite

Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4, Desember 2015

Detail CantumanXML DetailCite
Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Detail CantumanXML DetailCite
Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Instrumen Pokok HAM Nasional : UUD 45 Amandemen KeII pasal 28 A-J, UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Instrumen Pokok HAM Nasional : UUD 45 Amandemen KeII pasal 28 A-J, UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Detail CantumanXML DetailCite
Komisi Pemberantasan Korupsi RI : UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No.3/1971, PP No. 71/2000

Komisi Pemberantasan Korupsi RI : UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No.3/1971, PP No. 71/2000

Detail CantumanXML DetailCite
Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 178 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Undang-Undang"
Permintaan membutuhkan 0,17333 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog