Koleksi

Advanced Search

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Partai Politik Dilengkapi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 Tentang Netralitas TNI

Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Markas Besar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951 - 2005 dilengkapi: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

CV. Citra Mandiri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan tentang Class Action

Aa Dani Saliswijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum

Rocky Marbun - Agung Sugiarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta

Urip Santoso

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Luhut M.P. Pangaribuan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda

Jazim Hamidi - Sobirin Malian - Kemilau Mutik

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Ke-enam)

Citra Umbara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dr. Sirajuddin, S.H., M.H - Dr. Fatkhurohman, S.H., M.H. - Zulkarnain, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Komnas HAM Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Roichatul Aswidah - KOMNAS HAM - Asep Mulyana - Yosep Adi Prasetyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Paham Peratuan Daerah (Perda) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Nukila Evanty - Nurul Ghufron

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 767 Tahun 2007

Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perpu No. 3 tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Pilkada dilengkapi: Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah

BP. Cipta Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2003 (Jilid I) meliputi: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Menteri Keuangan

BP. Cipta Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 (Jilid II) meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

BP. Cipta Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 (Jilid I)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ramdlon Naning

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Pelaksanaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 (dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rocky Marbun - Sugriwo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek

Rusmadi Murad

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/TUA/X/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tim SPI Komnas HAM 2012

Detail Cantuman XML Detail Cite

Instrumen HAM Nasional

Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengujian Konstitusionalitas Perda

Ismail Hasani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Nomor: 37/Komnas HAM/VIII/2009 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KOMNAS HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 4, Desember 2016

Abdul Rachmad Budiono - Nurrahman Aji Utomo - Yogi Zul Fadhli - Wiryanto - Damian Agata Yuvens - Pan Mohamad Faiz - May Lim Charity - Oly Viana Agustine - Sanusi Bintang - Suryo Gilang Romadlon

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2 - Juni 2016

Radita Ajie - Suyanto Edi Wibowo - Umar Anwar - Ali Marwan Hsb - Alfiyan Mardiansyah - Lia Sartika Putri - Achmadudin Rajab - R. Tony Prayogo - Ananda Prima Yurista - Zaki Ulya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3 - September 2016

Umar Anwar - Ali Marwan Hsb - Lenny M.L. Sipangkar - Andi Yuliani - A. Rosyid Al Atok - Didik Sukriono - Eka NAM Sihombing - Agus Hariadi - Endra Wijaya - Meirina Fajarwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 2 - Juni 2015

Ramiyanto - Fajar Laksono - Jorawati Simamarta - Khopiatuziadah - Eka Mastiana Wulansari - Laura Hardjaloka - Mia Kusuma Fitriana - Wahyu Nugroho - Fathuddin - Hayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2012

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Pengawasan Qanun Wali Nanggroe Serta Qanun Lambang dan Bendera Aceh

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Indonesia. Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pokok-Pokok Pikiran tehadap UU Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan RUU Penyelesaian Perselisihan industrial dan RUU pembinaandan perlindungan Ketenagakerjaan

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 71 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Peraturan"

Permintaan membutuhkan 0,30243 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog