Koleksi

Advanced Search
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/TUA/X/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/TUA/X/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
Instrumen HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Kajian Komnas HAM Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Kajian Komnas HAM Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum New Title

Detail CantumanXML DetailCite
Pengujian Konstitusionalitas Perda

Pengujian Konstitusionalitas Perda

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting

Legislative Drafting

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Nomor: 37/Komnas HAM/VIII/2009 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
Paham Peratuan Daerah (Perda) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Paham Peratuan Daerah (Perda) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting

Legislative Drafting

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 4, Desember 2016

Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 4, Desember 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2 - Juni 2016

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 2 - Juni 2016

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3 - September 2016

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3 - September 2016

Detail CantumanXML DetailCite

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vol. 12 No. 2 - Juni 2015

Detail CantumanXML DetailCite

Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek

Detail CantumanXML DetailCite
Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2012

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2012

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Partai Politik Dilengkapi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 Tentang Netralitas TNI (7050)

Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Partai Politik Dilengkapi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 Tentang Netralitas TNI (7050)

Detail CantumanXML DetailCite
Laporan Pengawasan Qanun Wali Nanggroe Serta Qanun Lambang dan Bendera Aceh

Laporan Pengawasan Qanun Wali Nanggroe Serta Qanun Lambang dan Bendera Aceh

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia dan Landasan Hukum Operasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 (7219)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 (7219)

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan tata tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Draft peraturan tata tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN TATA TERTIB PERWAKILAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite

Masa Depan Ketetapan MPR-RI

Detail CantumanXML DetailCite

Pokok-Pokok Pikiran tehadap UU Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan RUU Penyelesaian Perselisihan industrial dan RUU pembinaandan perlindungan Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite

Kajian tentang TAP MPRS/ MPR yang bertentangan dengan HAM atau tidak

Detail CantumanXML DetailCite

Ketetapan MPR Rakyat RI NO: V/ MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timor

Detail CantumanXML DetailCite

Nation Action Plan Australia

Detail CantumanXML DetailCite

Kumpulan catatan mengenai RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Detail CantumanXML DetailCite

Draft Laporan Tim Ad Hoc pengkajian Ketetapan MPRS dan MPR RI

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan tata tertib Komnas HAM

Detail CantumanXML DetailCite

Almanak Lembaga-lembaga Negara dan Kepartaian

Detail CantumanXML DetailCite

Naskah Peraturan Tata Tertib Komnas HAM yang diubah sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna; Memorandum Akhir Tugas

Detail CantumanXML DetailCite

Guiding Principles on Internal Displecmen Introduction: Scope and Purpose

Detail CantumanXML DetailCite

Tinjauan trehadap TAP MPR NO. XVII/ 1998 tentang HAM

Detail CantumanXML DetailCite

usulan Perubahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 416/MENKES/PER/IX/1990

Detail CantumanXML DetailCite

Diskusi Perpu No. 1 dan No.2 tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Tata Tertib Komnas HAM Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TRAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 62 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Peraturan"
Permintaan membutuhkan 0,17303 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog