Daftar Kliping

Polri Diminta Jelaskan Kematian Terlapor Km 50

Polri tetapkan tiga polisi terlapor pelanggaran HAM sebagai tersangka.

Rubrik: Nasional

Halaman: 2

republika_070421_3.jpg7 April 2021

PAN Tindak Lanjuti Permintaan TP3 Kasus Km 50

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR akan menindaklanjuti permintaan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) ...

Rubrik: Nasional

Halaman: 2

republika_060421.jpg6 April 2021

Calling Papuan armed groups terrorists unhelpful: Watchdog

Heavy military approach would perpetuate 'cycle of violence'.

Rubrik: Headlines

Halaman: 2

jakartapost,_050421.jpg5 April 2021

Pengawasan Diperketat

MRP desak pemerintah pusat bersedia duduk bersama membahas Otsus Papua

Rubrik: Nasional

Halaman: 3

republika_010421.jpg1 April 2021

TP3 FPI Dorong Pansus Angket

Tim Pengawal Peristiwa Pembuhuhan Enam Laskar Front Pembela Islam (TP3 FPI) akan berkunjung ke sembilan fraksi yang ada di DPR.

Rubrik: Nasional

Halaman: 2

republika_310321.jpg31 March 2021

Polisi Didesak Usut Tuntas Kekerasan terhadap Wartawan

Wakil Ketua Komnas HAM Choirul Anam mengecam keras tindak kekerasan yang menimpa wartawan Tempo di Surabaya, Nurhadi.

Rubrik: Nasional

Halaman: 2

republika_300321.jpg30 March 2021

Pengusutan Kasus Km 50 Diharapkan Transparan

Komnas HAM berharap pengusutan kasus pelanggaran HAM terhadap anggota laskar FPI berjalan cepat dan transparan.

Rubrik: Nasional

Halaman: 2

republika_290321.jpg29 March 2021

Pelaku Diberi Impunitas Akuntabilitas bagi Korban Dihapus

Korban meminta Presiden menerbitkan keppres terkait mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial sesuai UU Pengadilan HAM.

Rubrik: Fokus

Halaman: A1

mediaindonesia_270321_1.jpg27 March 2021

Diragukan karena Pemerintah tidak Serius

Pengungkapan kebenaran dan pengakuan harus dikedepankan untuk bisa memulihkan korban.

Rubrik: Fokus

Halaman: A2

mediaindonesia_270321_2.jpg27 March 2021

Kurang Seimbang dalam Hukum dan Keadilan

Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden tentang unit kerja untuk penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat (UKP-PPHI) melalui mekanisme non-yudisial.

Rubrik: Fokus

Halaman: A3

mediaindonesia_270321_3.jpg27 March 2021