Reformasi tata kelola organisasi menjadi salah satu prioritas kerja Komnas HAM dalam beberapa tahun ke depan.

Komnas HAM menerima akreditasi dengan status A dari Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).

Mengenai kepemilikan tanah yang hanya boleh diperbolehkan bagi WNI pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran harus disertai dengan komitmen yang mengikat secara hukum.

Perlindungan buruh migran / tenaga kerja Indonesia di negara asing, terutama di Malaysia.

Poin pembahasan tentang Konsensus Mengenai Perlindungan dan Pemajuan Pekerja Migran, juga diperlukan mekanisme, dan upaya preventif dan pengawasan

Mengenai kebijakan diskriminasi pertanahan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk WNI Nonpribumi.

Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan kejiwaan membuat penyandang disablitas mental disalahkan, bahkan dianiaya, dan juga menghambat akses pada layanan kesehatan jiwa.

Akses penyandang disabilitas psikososial terhadap pengobatan kurang, di Indonesia hanya ada 23 RSJ dan sekitar 600 tenaga psikiater.