Daftar Kliping

Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Tata Kelola TKI

Mengelola TKI di luar negeri, khususnya perlindungan dan proses penempatan TKI itu sendiri. (tanya jawab: Lalu Muhammad Iqbal, DIrektur Perlindungan WNI & BHI KEMENLU)

REPUBLIKA,_22_Mar18_(2).pdf22 March 2018

Perangkat Pengawasan TKI Harus Menyeluruh

Perangkat Pengawasan TKI Harus Menyeluruh. (tanya jawab: Anis HIdayah, Direktur Eksekutif Migrant Care)

REPUBLIKA,_22_Mar18_(3).pdf22 March 2018

RI Berbagi Pengalaman Mengatasi Terorisme

Para pemimpin ASEAN-Australia khawatir dengan meningkatnya pelarian IS, baik dari Suriah maupun Irak.

MEDIA_INDONESIA,_19_Mar18_(1).pdf19 March 2018

Tim Pemantau, Terus Bergerak

Pembentukan Tim Pemantau Kasus Novel ialah langkah maju di tengah mandeknya upaya hukum dari aparat kepolisian.

MEDIA_INDONESIA,_19_Mar18_(2).pdf19 March 2018

Polda tampung informasi Komnas HAM

Polda Metroa Jaya siap menampung segala informasi yang akan diberikan oleh tim pemantau kasus Novel Baswedan bentukan TGPF Komnas HAM, yang diharapkan dapat mendukung kepolisian dalam penyelidikan kasus Novel.

REPUBLIKA,_19_Mar18.pdf19 March 2018

RUU Hukum Pidana Akan Bawa Petaka

Permintaan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan kepada Presiden Jokowi dan DPR agar menunda pengesahan RUU Hukum Pidana menjadi Undang-undang.

KOMPAS,_19_Mar18_(1).pdf19 March 2018

Koordinasi antarinstansi diperlukan: RUU Antiterorisme

Sinkronisasi antara Polri, TNI, dan BNPT yang memiliki kewenangan pemberantasan terorisme jadi syarat mutlak untuk mengefektifkan pelaksanaan revisi UU Antiterorisme

KOMPAS,_19_Mar18_(2).pdf19 March 2018

Irwandi Minta Penggunaan KUHP Maksimal

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan pemberlakuan kanun kisas (hukuman mati dengan dipancung) baru wacana dan kajian sebagai antisipasi jika hukum positif nasional gagal memberikan perlindungan kepada warga masyarakat.

MEDIA_INDONESIA,_18_Mar18.pdf18 March 2018

Keterlibatan TNI Akan Diatur dalam Peraturan Presiden

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkuat untuk pemberantasan terorisme.

KORAN_TEMPO,_16_Mar18_(1).pdf16 March 2018

Nota Pelaksanaan DPR Sebagai Lembaga Super Disepakati

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) telah menyepakati draf nota kesepahaman dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, dimana nota kesepahaman ini adalah bentuk implementasi sejumlah pasal yang telah berlaku bersamaan dengan pengesahaan UU MD3.

KORAN_TEMPO,_16_Mar18_(2).pdf16 March 2018