- Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Tata Kelola TKI
Mengelola TKI di luar negeri, khususnya perlindungan dan proses penempatan TKI itu sendiri. (tanya jawab: Lalu Muhammad Iqbal, DIrektur Perlindungan WNI & BHI KEMENLU)
- Perangkat Pengawasan TKI Harus Menyeluruh
Perangkat Pengawasan TKI Harus Menyeluruh. (tanya jawab: Anis HIdayah, Direktur Eksekutif Migrant Care)
- RI Berbagi Pengalaman Mengatasi Terorisme
Para pemimpin ASEAN-Australia khawatir dengan meningkatnya pelarian IS, baik dari Suriah maupun Irak.
- Tim Pemantau, Terus Bergerak
Pembentukan Tim Pemantau Kasus Novel ialah langkah maju di tengah mandeknya upaya hukum dari aparat kepolisian.
- Polda tampung informasi Komnas HAM
Polda Metroa Jaya siap menampung segala informasi yang akan diberikan oleh tim pemantau kasus Novel Baswedan bentukan TGPF Komnas HAM, yang diharapkan dapat mendukung kepolisian dalam penyelidikan kasus Novel.
- RUU Hukum Pidana Akan Bawa Petaka
Permintaan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan kepada Presiden Jokowi dan DPR agar menunda pengesahan RUU Hukum Pidana menjadi Undang-undang.
- Koordinasi antarinstansi diperlukan: RUU Antiterorisme
Sinkronisasi antara Polri, TNI, dan BNPT yang memiliki kewenangan pemberantasan terorisme jadi syarat mutlak untuk mengefektifkan pelaksanaan revisi UU Antiterorisme
- Irwandi Minta Penggunaan KUHP Maksimal
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan pemberlakuan kanun kisas (hukuman mati dengan dipancung) baru wacana dan kajian sebagai antisipasi jika hukum positif nasional gagal memberikan perlindungan kepada warga masyarakat.
- Keterlibatan TNI Akan Diatur dalam Peraturan Presiden
Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkuat untuk pemberantasan terorisme.
- Nota Pelaksanaan DPR Sebagai Lembaga Super Disepakati
Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) telah menyepakati draf nota kesepahaman dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, dimana nota kesepahaman ini adalah bentuk implementasi sejumlah pasal yang telah berlaku bersamaan dengan pengesahaan UU MD3.
REPUBLIKA,_22_Mar18_(2).pdf22 March 2018
REPUBLIKA,_22_Mar18_(3).pdf22 March 2018
MEDIA_INDONESIA,_19_Mar18_(1).pdf19 March 2018
MEDIA_INDONESIA,_19_Mar18_(2).pdf19 March 2018
REPUBLIKA,_19_Mar18.pdf19 March 2018
KOMPAS,_19_Mar18_(1).pdf19 March 2018
KOMPAS,_19_Mar18_(2).pdf19 March 2018
MEDIA_INDONESIA,_18_Mar18.pdf18 March 2018
KORAN_TEMPO,_16_Mar18_(1).pdf16 March 2018
KORAN_TEMPO,_16_Mar18_(2).pdf16 March 2018