The Law and Human Rights Ministry is developing web-based application called PRISMA to assess companies' operational risks related to human rights abuses, from land affairs to deforestation and forced eviction to labor rights.

Rubrik: Business

Halaman: 5

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap pemerintah memperbaiki kembali Rancangan Peraturan Presiden tentang Perbantuan Tugas TNI dalam Penanganan Terorisme.

Rubrik: Politik & Hukum

Halaman: 3

Dalang peristiwa kerusuhan pascapilpres pada Mei 2019 hingga saat ini belum ditemukan.

Rubrik: Politik

Halaman: 3

Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan di Papua (Berdasarkan data Komnas HAM)

Rubrik: Polemik

Halaman: 4

Masuknya anggota TNI, BIN, dan Polri di dalam tim tersebut diduga akan menyebabkan kerja tim menjadi tidak independen.

Rubrik: Polemik

Halaman: 4

Investigators have two weeks to report results to ministry.

Rubrik: Headlines

Halaman: 2

Di tengah desakan kuat rakyat akan penundaan pilkada serentak 9 Desember 2020, DPR dan pemerintah tetap bergeming.

Rubrik: Opini

Halaman: 7

Komnas HAM menilai, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya harus menghasilkan temuan dan rekomendasi yang jujur dan objektif.

Pemerintah Indonesia diminta memperkuat keberadaan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan. Hingga kini, posisi lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi perempuan tersebut tidak sekokoh mandat yang dipercayakan...

Kelompok adat agama Sunda Wiwitan mengatakan pihak berwenang melalui pemerintah setempat telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu dengan menutup sebuah makam yang dibangun oleh pengikut kelompok tersebut yang berada di daerah Jawa Barat...