Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Soenarto Soerodibroto

Detail Cantuman XML Detail Cite

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Depa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Benny K. Harman - Hendardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanya jawab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Thomas Soebroto

Detail Cantuman XML Detail Cite

KUHAP DAN KUHP

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP

Erni Widhayanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencari alternatif dalam kebekuan dan kehambaran KUHAP

Ign. Ridwan Widyadharma

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara

Adami Chazawi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan KUHAP dalam praktik hukum

H. M. A. Kuffal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui - (5027)

LBH Medan - Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penanggulangan Kejahatan Terorisme Dengan Hukum Pidana

Edi Setiadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan: (5202)

Chairul Huda

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum pembuktian pencucian uang: Money laundering - (5208)

Irman S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang & daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia - (5213)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik hukum pidana: Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi - (5241)

Teguh Prasetyo - Abdul Halim Barkatullah

Detail Cantuman XML Detail Cite

UU Anti Teroris

Atikah Nuraini

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi UU Anti Terorisme

Romli Atmasasmita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anti Terorisme dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Regional

M. Habib Chirzin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum acara pidana - (5332)

Luhut M.P. Pangaribuan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP - (5333)

M. Yahya Harahap

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mungkinkah Soeharto Dituntut Lewat Pengadilan?

Chandra Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana

Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Naskah Akademis tentang UU Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

Indonesia Corruption Watch

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan HAM terhadap Tindak Pidana Ketatanegaraan

Indriyanto Seno Aji

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Persoalan Ketentuan UU Pers Dan KUH Pidana

KOMNAS HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan-peraturan Standart Minimum bagi Perlakuan Narapidana

PBB

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN...TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN DALAM PROSES TINDAK PIDANA SERTA KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR: 11/Komnas HAM/IV/2005...

Abdul Hakim Nusantara - Komnas HAM Indonesia & Kepolisian Negara Republik

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

Megawati Soekarnoputri

Detail Cantuman XML Detail Cite

DRAFT MODUL HAM DALAM SISTEM PERADIALAN PIDANA

KOMNAS HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

DRAFT MODUL HAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

KOMNAS HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pandangan para pakar hukum pidana tentang "asas ne bis in indem" dalam disksi publik

Sulistyowati Sugondo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penelitian Pendayagunaan Sistem Pemasyarkatan untuk Menjadikan Narapidana manusia Produktif

Soerahardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

PANDANGAN PARA PAKAR HUKUM PIDANA TENTANG "ASAS NE BIS IN IDEM" DALAM DISKUSI PUBLIK

Sulistyowati Sugondo - KOMNAS HAM Subkomisi Hak Sipil dan Hak Politik

Detail Cantuman XML Detail Cite

RUU KUHP Nasional

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN PRIBADI

I Wayan Tangun Susila - I Gusti Ketut Ariawan - Ida Bagus Surya Dharma Jaya - TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG ADA KAITANNYA DENGAN MEDIA MASSA

Departemen Penerangan RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJELASAN STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL PASAL 6

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyiksaan Tahanan, Sebuah Fakta Yang Terabaikan

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 160 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Pidana"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 4 halaman

Permintaan membutuhkan 0,1829 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog