Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

From coexistence to cooperation: International law and organization in the post-cold war era

Edward McWhinney - Douglass Ross - Grigory Tunkin - Vladlen Vereshchetin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan beranotasi ketetapan Majelis Persmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001 (Tap MPR 1960-2001)

Tim Redaksi Tatanusa - Suradji - Pularjono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Komisi Yudusial, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Praktik Kedokteran, Perikanan, Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Indonesia. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ordering anarchy: International law in international society

Rein Mullerson

Detail Cantuman XML Detail Cite

Oppenheim's International Law: Volume 1 : PEACE: INTRODUCTION AND PART !

Robert Jennings - Arthur Watts

Detail Cantuman XML Detail Cite

International law in transition: Essays in memory of Judge Nagendra Singh

R. P. Dhokalia - R. S. Pathak

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia Dan Landasan Hukum Operasional Komisi Nasional hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi

B. Herry Priyono - Andi Tarigan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Majelis Rakyat Papua: yang Istimewa dari Otonomi Khusus Papua

Frits Bernard Ramandey - LSP-Otsus Papua - Aliansi Jurnalis Independen Jayapura - Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Papua

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentanng Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PLEIDOOI: KPK Juga Bisa Salah: dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST

Mohammad Iqbal - Maqdir Ismail

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pedoman Pengawasan Melekat (Waskat)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah)

Majelis Rakyat Papua

Detail Cantuman XML Detail Cite

Taking duties seriously: Individual duties in international human rights law : A Commentary

David Petrasek - The International Council on Human Rights Policy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi & Illegal Logging: dalam Sistem Desentralisasi

IGM Nurdjana - Teguh Prasetyo - Sukardi - Abdul Halim Barkatullah

Detail Cantuman XML Detail Cite

An International law miscellany

Shabtai Rosenne

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan

The World Bank

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi - Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Niken Ariati - Mochammad Jasin - Aida Ratna Zulaiha - Eric Juliana Rachman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Hamid Basyaib - Richard Holloway - Nono Anwar Makarim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Governmental Illegimitacy In International Law

Brad R Roth

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ethics and authority in international law

Alfred B Rubin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar on human rights education and national institutions

Canadian Human Rights Foundation (CHRF)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fundamental perspectives on international law

William R Slomanson

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Harprilleny H Bareno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum organisasi internasional: organisasi-organisasi global and internasional

D.W. Bowett - Bambang Iriana Djajaatmadja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia and the law of the sea

Hasjim Djalal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Didit Hariadi Estiko - Novianto M. Hantoro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum tata lingkungan

Koesnadi Hardjasoemantri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1995

Indonesia. Departemen Kehakiman. Badan Pembinaan H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1993

Indonesia. Departemen Kehakiman. Badan Pembinaan H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Sidang Istimewa tahun 1998

Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketetapan-ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia: memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan

A. A. Oka Mahendra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan bebas masalah dan pemecahannya

Leden Marpaung

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum anak Indonesia

Darwan Prinst

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum sebagai suatu sistem

I.B. Wyasa Putra - Lili Rasjidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar hukum nasional keenam tahun 1994: buku II

Indonesia. Departemen Kehakiman. Badan Pembinaan H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Teknik membuat undang-undang

Irawan Soejito

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum organisasi internasional

Sumaryo Suryokusumo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

Hadi Setia Tunggal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Hadi Setia Tunggal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Hadi Setia Tunggal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memecahkan Kebisuan: (Mengungkap Unfair Trial dalam Kejahatan Warungan)

Siti Aminah - Sukarman - Agus Suprihanto - Tandiono Bawor Purbaya - Hendro Agung Wibowo - Siti Rakhma Mary Herwati - Slamet Haryanto - Dody Setiyadi - Nureka - Sindu Pradana - Iwan Supriyanto - Muhammad Nur

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memecahkan Kebisuan : (Mengungkap Unfair Trial dalam Kejahatan Warungan)

Siti Aminah - Sukarman - Agus Suprihanto - Tandiono Bawor Purbaya - Hendro Agung Wibowo - Siti Rakhma Mary Herwati - Slamet Haryanto - Muhnur - Eko F.R. - Dody Setiyadi - Nureka - Sindu Pradana - Iwan Supriyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite