Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA: DISUSUN MENURUT SISTEM ENGELBRECHT

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA: DISUSUN MENURUT SISTEM ENGELBRECHT

Detail CantumanXML DetailCite
Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHPidana

Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHPidana

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP

Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh: Dilengkapi: Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Kep-150/MEN/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata

Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional (RAN) penghapusan eksploitasi seksual komersial anak

Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional (RAN) penghapusan eksploitasi seksual komersial anak

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan baru tentang PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pemberhentian pegawai negeri sipil: dilengkapi dengan peraturan tentang: uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian dan upah lembur

Detail CantumanXML DetailCite
Pasung kebebasan: menelisik kelahiran UU Unjuk Rasa

Pasung kebebasan: menelisik kelahiran UU Unjuk Rasa

Detail CantumanXML DetailCite
Negara dalam bahaya: kontroversi seputar RUU penanggulangan keadaan bahaya

Negara dalam bahaya: kontroversi seputar RUU penanggulangan keadaan bahaya

Detail CantumanXML DetailCite
Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal : Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945

Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal : Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin. Andai para pembuat kebijakan mau melakukan

Pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin. Andai para pembuat kebijakan mau melakukan

Detail CantumanXML DetailCite
Tambang & Kemiskinan: Kasus-Kasus Pertambangan Di Indonesia 2001-2003 - (6184)

Tambang & Kemiskinan: Kasus-Kasus Pertambangan Di Indonesia 2001-2003 - (6184)

Detail CantumanXML DetailCite
Penyelesaian Sengketa Kesehatan

Penyelesaian Sengketa Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk - (5319)

Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk - (5319)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum perlindungan konsumen Indonesia

Hukum perlindungan konsumen Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
RUU perkebunan: melestarikan eksploitasi dan ketergantungan - (3484)

RUU perkebunan: melestarikan eksploitasi dan ketergantungan - (3484)

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang persyaratan kerja

Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang persyaratan kerja

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 1996-1997

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing: (petunjuk pelaksanaan dari PP.No. 41 tahun 1996)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing: (petunjuk pelaksanaan dari PP.No. 41 tahun 1996)

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang dan peraturan-peraturan di bidang perumahan dan pemukiman

Undang-undang dan peraturan-peraturan di bidang perumahan dan pemukiman

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata lingkungan

Hukum tata lingkungan

Detail CantumanXML DetailCite
Dasar-dasar hukum perumahan

Dasar-dasar hukum perumahan

Detail CantumanXML DetailCite
Petunjuk pelaksanaan undang-undang perseroan terbatas

Petunjuk pelaksanaan undang-undang perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan: tahun 1994-1996

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan: tahun 1994-1996

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan kependudukan dan kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan kependudukan dan kewarganegaraan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.14 tahun 1992): lengkap dengan peraturan pelaksanaannya

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.14 tahun 1992): lengkap dengan peraturan pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Perangkat hukum hubungan perburuhan (industrial) Pancasila

Perangkat hukum hubungan perburuhan (industrial) Pancasila

Detail CantumanXML DetailCite
Sex discrimination law

Sex discrimination law

Detail CantumanXML DetailCite
Privacy and human rights; an international and comparative study with special reference to developments in information technology

Privacy and human rights; an international and comparative study with special reference to developments in information technology

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum bisnis: deregulasi dan joint venture di Indonesia teori dan praktek

Detail CantumanXML DetailCite
Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan yuridis

Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan yuridis

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang paten: perlindungan hukum bagi penemu dan sarana menggairahkan penemuan

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan peraturan kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
Press law and practice; a comparative study of press freedom in European and other democracies

Press law and practice; a comparative study of press freedom in European and other democracies

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum agraria Indonesia

Hukum agraria Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran...

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan tentang pemerintahan di daerah

Himpunan peraturan tentang pemerintahan di daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum anak Indonesia

Hukum anak Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan perundang-undangan pelayaran dan penerbangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pelayaran dan penerbangan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 296 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Regulations"
Permintaan membutuhkan 0,18014 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog