DPR menyikapi secara kritis draf Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain tidak sesuai dengan UU lain, ketentuan baru yang diusulkan berpotensi melanggar hak asasi manusia