Image of Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Book

Hukum Pidana Korupsi di Indonesia



Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi. Oleh karena itu, dalam tahun 1999 diundangkanlah UU No. 31/1999, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20/2001, sebagai pengganti UU No. 3/1971. Pada tanggal 27-12-2002 dikeluarkan UU N0. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu lembaga independen yang diharapkan berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Disusul kemudian dengan UU N0. 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


Ketersediaan

8547INA II.02.05 Chazawi/2016Perpustakaan Komnas HAMTersedia

Detail Information

Judul Seri
-
No. Panggil
INA II.02.05 Chazawi/2016
Penerbit PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xvi, 432 halaman; 24 x 16 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789797699307
Klasifikasi
INA II.02.05
Content Type
text
Media Type
unmediated
Carrier Type
volume
Edisi
Edisi Revisi
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Other version/related

No other version available




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this